Jakarta - Usaha mebel / mebel dan kerajinan tangan benar-benar bebas dari persyaratan wajib Verifikasi Kayu dan Legalitas Sistem (SVLK) alias kayu 'halal'.

Jakarta - Usaha mebel / mebel dan kerajinan tangan benar-benar bebas dari persyaratan wajib Verifikasi Kayu dan

Legalitas Sistem (SVLK) alias kayu 'halal'. Sebaliknya, kayu dan furnitur IKM hanya diminta untuk mendapatkan Deklarasi Kesesuaian

semua catatan Supply / DKP yang diselenggarakan dari Kementerian Keuangan. DKP ini membantu pengusaha kayu dan furnitur mendapatkan ekspor

akses di seluruh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Sesegera mungkin, Nanti di tembolok Menteri

Perdagangan (Menteri Perdagangan), "kata Soenoto. Ketua Asosiasi Kerajinan dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) Soenoto

menyatakan bahwa ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini di Istana, Jakarta. Furnitur dan kayu IKM terasa berat dengan semua

biaya pengelolaan SVLK mencapai Rp 20-30 juta. Proses penatalayanan sangat sulit dan berbelit-belit menjadi keluhannya

IKM kayu dan mebel. Keberatan yang diajukan diajukan oleh Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI). Soenoto

menjelaskan ketentuan SVLK akan berlaku untuk industri kayu. Pelaku kerajinan tangan dan furnitur tidak perlu, seperti hilir

sektor SVLK. Dulu, Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementerian

Industri telah menyetujui pasokan industri kayu kecil dan sedang (IKM) tidak diperlukan untuk membuat SVLK. Hal ini terkait dengan

SLVK mulai berlaku 1 Januari 2015. UKM adalah industri kayu dan mebel kecil dengan laba bersih Rp 50-500 juta per

industri kayu dan furnitur menengah dan atas dengan pendapatan antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar per tahun. Dia mengatakan ini

Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi mengenai isu tersebut. "Presiden setuju bahwa SVLK akan dicap

karena akan sangat merepotkan untuk menjangkau pengrajin kecil, "jelas Soenoto di Istana, Rabu (15/4/2015).

SLVK ini dipercaya bisa menghambat pelaku karya seni dan kerajinan tangan. Sejak awal ketentuan SVLK untuk kayu Indonesia

produk dapat menembus ekonomi Eropa terkait dengan persyaratan yang ketat.Baca juga: harga plakat